juragan blog

• Minimal SMA / sederajat
• Diutamakan yang berpengalaman di bidang Marketing
• Rajin, jujur dan bertanggung jawab
• usia max 35thn
• Bersedia bekerja dibawah tekanan (target)
• Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yg baik
• Memiliki kendaraan sendiri
• memiliki dedikasi tinggi dan bisa bekerja dalam team

oleh Ari Juliano Gema

Sejak berita pembubaran pertemuan anggota DPR dari PDIP dengan warga setempat oleh anggota FPI Banyuwangi mencuat, desakan untuk membubarkan FPI kembali mengemuka. Hal ini bisa saya pahami sebagai bentuk kegelisahan masyarakat karena sebelum peristiwa itu juga ada beberapa peristiwa lain yang menunjukkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI di beberapa daerah.

Namun, ada juga beberapa teman yang tidak setuju jika FPI dibubarkan, karena hal tersebut bertentangan dengan demokrasi. Saya pikir, persoalannya bukan setuju atau tidak dengan pembubaran FPI, tapi apakah ada alasan yang kuat untuk membubarkan FPI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

UU Ormas

Saat ini, persoalan organisasi kemasyarakatan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan PP No. 18 Tahun 1986 yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Menurut UU Ormas, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Apabila suatu ormas melakukan kegiatan yang: (i) mengganggu keamanan dan ketertiban umum; (ii) menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat; dan/atau (iii) memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, maka pemerintah dapat membekukan ormas tersebut. Pembekuan itupun tidak bisa langsung dilakukan begitu saja, karena ada mekanisme pemberian teguran dan pemanggilan kepada pengurus ormas terlebih dahulu.

Apabila berdasarkan teguran dan pemanggilan tersebut ormas yang bersangkutan masih tetap melakukan kegiatan tersebut diatas, untuk ormas yang ruang lingkupnya nasional, pemerintah baru bisa membekukan pengurus ormas yang bersangkutan setelah meminta pertimbangan dan saran dari segi hukum dari Mahkamah Agung. Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap pengurus daerah dari ormas yang ada diwilayahnya apabila melakukan kegiatan yang dilarang seperti tersebut di atas, setelah meminta pertimbangan dan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan pengurus, pengurus daerah atau pengurus pusat apabila ormas yang dibekukan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya; (b) mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi; dan (c) mengganti pengurus yang melakukan kesalahan tersebut. Apabila pengurus yang dibekukan tersebut masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, ormas yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran ormas yang ruang lingkupnya nasional dapat dilakukan pemerintah setelah meminta pertimbangan dan saran dari segi hukum dari Mahkamah Agung.

Hak Asasi vs. Ketertiban Umum

Menurut saya, sebelum masuk perkara bubar-membubarkan, sebenarnya lebih penting untuk mengklarifikasi lebih dulu apakah tindakan anggota FPI selama ini adalah tindakan yang disetujui atau diperintahkan oleh pengurus FPI atau sebenarnya merupakan tindakan orang-perorang dari anggota FPI di lapangan. Jika memang tindakan tersebut hanya tindakan perorangan yang membawa-bawa nama FPI maka aparat penegak hukum dapat menindak anggota FPI yang melakukan kekerasan tersebut berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP.

Jika memang terbukti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI tersebut adalah tindakan yang disetujui atau diperintahkan oleh pengurus FPI, maka masyarakat dapat mendesak pemerintah untuk memberikan tindakan sesuai dengan ketentuan UU Ormas, dengan alasan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dengan begitu menjadi jelas siapa yang berbuat salah, siapa yang mendapat hukumannya.

Meski UU Ormas adalah produk rezim orde baru, faktanya UU tersebut tidak pernah dicabut sampai sekarang. Pengaturan pembekuan dan pembubaran dalam UU Ormas juga tidak melanggar UUD ’45, karena konstitusi kita sendiri membolehkan pembatasan hak asasi manusia, termasuk hak berkumpul dan berserikat, sepanjang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Meski demikian, jika FPI dibekukan atau dibubarkan pemerintah, FPI masih bisa memperkarakan keputusan pembekuan atau pembubaran tersebut ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Keputusan pembekuan atau pembubaran ormas bersifat individual, kongkrit dan final, sehingga termasuk keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN.

1. letak lokasi lokasi jauh dari keramaian/pemukiman penduduk.
2. mempunyai letak transportasi yg mudah dijangkau dari lokasi pemasaran.
3. kondisi lingkungan kandang mempunyai iklim yg kondusif bagi produksi ataupun produktivitas ternak itik
4. kondisi lokasi tidak rawan penggusuran dlm beberapa periode produksi.

Lokasi Yang Cocok Untuk Beternak Itik/ Bebek

Lokasi Yang Cocok Untuk Beternak Itik/ Bebek

1. Rata- rata bibit ternak kroto unggul diambil dari pohon yang menjulang tinggi minimal 7 ( Tujuh ) meter.
2. Satu pohon terdiri dari satu sarang utama dan lima sarang turunan ( Satu kantor pusat dan 5 kantor cabang )
3. Pohon tempat bersarang jauh dari lalu lintas atau keramaian ( Bisa di hutan atau di kebun pohon )
4. Pada sarang turunan kedua akan kita dapatkan puluhan ratu status Bupati yang akan berfase menjadi ratu status Gubernur ( Biasanya pada musim pancaroba )
5. Pada koloni cakupan besar terdapat Master Ratu yang tempat bernaungnya ada di pohon bagian tengah di apit beberapa pohon yang mempunyai ciri khusus jumlah sarangnya.
6. Semut prajurit / pekerja mempunyai ciri morfologi dan anatomi  ( Badan gemuk, pantat hitam kehijauan , reflek sensitif, antena selalu bergerak berlawanan dengan arah jarum jam pada saat ada musuh menghampiri, jika menggigit meninggalkan bekas cengraman dan rasa perih, pada semut prajurut tidak akan melepaskan gigitannya sampai mati..meski kepala pisah dari badan )
7. Peka terhadap sinar
8. Lebih suka di tempat gelap.
9. Proses perkawinan mencari tempat atau area yang mempunyai kadar keasaman nol atau mendekati.
10. Sarang rata-rata ada di bagian sisi belahan barat pohon.
11. Zat feromon tempat meletakkan kroto ( gamet ) tidak tembus pandang, tebal dan kusam 
12. Kroto yang ada putih bersih dan kering
13. Bila ada musuh lebih bersifat  mandiri dalam menghadapi.

1. Sarang ada di pohon pendek kadang di belukar. Dalam mengambilnya kita tidak butuh galah.
2. Gamet tembus pandang serta tipis
3. Kroto yang ada kecil- kecil dan agak basah 
4. Bila ada musuh sebagian semut akan mengakitkan kaki satu diantara yang lain dan akan membentuk seperti seonggok tembakau dengan bau menyengat ( Pelepasan zat feromon ke udara secara bersama sama )
5. Satu pohon biasanya tidak lebih dari tiga sarang dan berukuran kecil-kecil
6. Dekat dengan keramaian.
7. Tidak terdapat Master Ratu serta kecil kemungkinan kita menemukan ratu meski berstatus Bupati.
8. Bila terpaksa menggigit tidak terlalu sakit serta mudah kita melepaskan dari gigitannya 

Setelah berhari-hari keliling Dunia Maya di temani Mbah Google, akhirnya Saya menemukan cara buat unlock modem Huawei E220 Telkomsel Flash, supaya bisa dipakai di seluruh operator, karena jaringan Telkom Flash di daerah Saya kurang bagus (Jelek Banget), Saya pikir dari pada Modemnya mubadzir, gak ada salahnya kan kalau dimanfaatkan, bener nggak Sob?. Perlu diketahui proses unlock modem Huawei E220 merupakan proses flashing ulang firmware dari modem. Oleh karena itu, langkah - langkah berikut memiliki resiko yang tinggi untuk dilakukan. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada modem Sobat. Saya sendiri telah mencoba, dan telah Saya buktikan berhasil 100%. Pastikan Sobat mengikuti setiap langkah yang dijelaskan berikut untuk mencegah hal - hal yang tidak diinginkan.

1. Pastikan aliran listrik ke PC anda 100% aman dan stabil. Disarankan menggunakan laptop, karena ada baterai untuk power cadangan seandainya listrik down. (maksudnya supaya proses flashing tidak terputus di tengah jalan karena mati listrik Sob. Akibatnya Fatal)
2. Keluarkan SIM card dari modem.
3. Pastikan koneksi USB dari PC ke modem stabil. perlu diketahui bahwa kabel data modem Huawei E220 sangat rentan rusak atau flicker koneksi.
4. Download file upgrade firmwarenya di sini, dan jalankan. Ikuti instruksi yang muncul di layar. Modem anda akan connect/disconnect dengan sendirinya. Ini wajar, karena dalam proses flashing ulang, akan terjadi beberapa kali restart modem.
5. Download software upgradenya lagi di sini, dan eksekusi juga. Ikuti juga instruksi yang akan muncul.
6. Uninstall software modem yang sebelumnya di install.
7. Setelah berhasil, disconnect, dan connect lagi modem Sobat.
8. Install kembali software modem bawaan dari modem. Nama software yang baru adalah Mobile Partner, menggantikan Mobile Connect.
9. Thats it!! Sobat tinggal mengkonfigurasikan koneksi APN sesuai dengan operator yang anda gunakan.

Isnin, 5 November 2012   myMetro

Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara masih berjuang melawan korupsi. Ada banyak cara yang dilakukan untuk melawan korupsi, salah satunya dengan menetapkan tanggal 9 Desember sebagai hari antikorupsi sedunia.

Peringatan yang dimulai pada 2003 ini, bertujuan meningkatkan kesadara publik atas bahaya korupsi sekaligus mengajak masyarakat melawannya. Seperti apa cara yang dilakukan KPK untuk mengajak masyarakat melawan korupsi dalam peringatan hari antikorupsi sedunia ini?

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, lembaga sosial yang konsen pada gerakan antikorupsi turut menyambut Hari Anti Korupsi (HAK) yang jatuh pada 9 Desember mendatang.

Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan, Kopel Indonesia berencana mengumpulkan relawan gerakan anti korupsi di Malino, Sulawesi Selatan. Di kawasan pegunungan berudara sejuk itu, mereka akan mendapatkan materi pembekalan khusus teknik investigasi kasus korupsi dan cara mengadvokasinya.

Kegiatan ini, kata Syamsuddin akan dilaksanakan pada 14-18 Desember mendatang. "Mereka akan latihan khusus untuk peningkatan kapasitas dalam mengadvokasi kasus-kasus korupsi di tanah air," ujar Syamsuddin kepada Republika, Jumat (6/12).

Kegiatan ini akan dimulai dengan acara Kemah Anggaran yang melibatkan 250 orang relawan. Mereka berasal dari Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Dari 250 peserta tersebut, nantinya akan terpilih 30 orang yang akan mengikuti pelatihan teknik investigasi. Ke-30 orang terpilih inilah, kata Syamsuddin, nantinya diharapkan bisa menjadi relawan yang bisa membantu pihak-pihak berwenang untuk membongkar kejahatan korupsi.

Syamsuddin menjelaskan, perilaku kejahatan korupsi sekarang ini sudah semakin canggih. Pelakunya juga meluas sehingga membutuhkan gerakan yang lebih massif dan terkonsolidasi untuk melawannya. "Kita harus terus meng-upgrade kapasitas teman-teman relawan agar bisa membongkar kejahatan korupsi," kata dia.

Lebih jauh Syamsuddin menjelaskan, selama pelatihan di Malino, peserta akan mendapatkan materi seputar kejahatan korupsi dan langkah-langkah investigasinya, dari pemateri yang handal. Dalam kegiatan ini juga akan ada simulasi bedah kasus korupsi, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang saat ini sedang berjalan.

"Kita berharap selepas dari Malino, para relawan langsung bergerak di lapangan untuk melakukan pemantauan atas proyek-proyek yang sarat dengan korupsi tersebut," jelasnya. Kegiatan semacam ini, kata Syamsuddin tidak hanya di lakukan di Malino, Sulsel. Pada 26 hingga 28 Desember, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan Kopel di Jakarta.